TIMES TARAKAN, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengumumkan bahwa World Bank (Bank Dunia) akan memberikan bantuan pendanaan sebesar 800 juta dolar AS atau setara dengan sekitar Rp13 triliun. Dana ini difasilitasi untuk mendorong peningkatan status 15 ribu desa maju menjadi desa mandiri.

Dia menjelaskan bahwa perkiraan alokasi dana yang akan diterima oleh setiap desa adalah sekitar Rp550 juta, dengan total sasaran sebanyak 15 ribu desa.

“Kami akan menargetkan desa-desa yang ingin kami tingkatkan statusnya dari desa maju menjadi desa mandiri. Saat ini jumlah desa maju mencapai 23 ribu, dan dari jumlah itu kami akan mendorong 15 ribu di antaranya untuk menjadi desa mandiri,” jelas Yandri usai melakukan pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Gedung Bappenas, Jakarta, pada hari Senin (6/10/2025).

Melihat adanya keterbatasan dana yang bersumber murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pihak Kementerian Desa dan PDT kemudian mengajak Bank Dunia untuk turut serta memberikan dukungan finansial.

Yandri menyampaikan bahwa Bank Dunia telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung program ini, sehingga langkah selanjutnya adalah mematangkan persiapan teknis. Salah satu bentuk persiapan teknis yang telah dilakukan adalah koordinasi dengan Bappenas melalui pertemuan yang dilangsungkan pada hari Senin tersebut.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan pimpinan Bappenas, pemerintah menyatakan optimisme bahwa kolaborasi antara Kementerian Desa PDT dengan Bank Dunia akan dapat dimulai pada awal tahun 2026, jika tidak terdapat kendala, dengan rencana periode pelaksanaan selama lima tahun.

Pendanaan yang disiapkan tersebut akan dialokasikan untuk mendukung sejumlah program prioritas Kementerian Desa PDT, mencakup upaya mencapai swasembada pangan hingga pengembangan ekonomi hijau.

“Contohnya seperti pengembangan desa tematik dan pusat-pusat produksi, yang pada akhirnya juga akan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam penyediaan bahan bakunya. Selain itu, dana ini juga akan memperkuat koperasi desa Merah Putih. Intinya, perputaran ekonomi yang diciptakan akan menguatkan pondasi perekonomian desa. Arah intervensi program nantinya akan ke sana,” terang Yandri.

Kehadiran Yandri dalam pertemuan dengan Rachmat Pambudy tersebut merupakan bagian dari kewajiban untuk melaporkan rencana pelaksanaan program strategis nasional kepada Bappenas.

“Setiap program strategis nasional atau program yang akan dijalankan oleh kementerian dan lembaga, memang harus didiskusikan dan tercatat di Bappenas terlebih dahulu, agar terekam secara resmi,” pungkasnya. (*)