TIMES TARAKAN, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk turun langsung memantau penanganan aduan masyarakat melalui kanal WhatsApp “Lapor Pak Purbaya”. Hingga 24 Oktober 2025, layanan aduan tersebut telah menerima 28.390 pesan masuk dari masyarakat.

Dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (24/10/2025), Purbaya mengungkapkan bahwa 14.025 pesan telah diverifikasi, sementara 14.365 pesan lainnya masih dalam proses verifikasi.

Dari total pesan yang masuk, 722 pesan dikategorikan sebagai aduan, 353 pesan berisi masukan, 432 pesan berupa pertanyaan, dan 12.518 pesan lainnya tergolong dalam kategori lain-lain.

Laporan yang telah diverifikasi kemudian diteruskan ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu guna menjaga independensi penanganan. Itjen berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memastikan tindak lanjut setiap laporan.

“Per 24 Oktober 2025 pukul 08.00 WIB, ada 239 aduan terkait DJP dan 198 aduan terkait DJBC yang telah diteruskan ke Itjen,” jelas Purbaya.

Sidak Langsung dari Menteri Keuangan

Sebagai bentuk kontrol langsung, Purbaya menegaskan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak terhadap laporan yang sudah masuk.
“Setelah berapa puluh kasus yang Anda laporkan, saya akan datangi orangnya. Saya telepon sendiri, biar kontrolnya langsung dari saya,” ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, mekanisme verifikasi kadang terhambat karena pelapor tidak dapat dihubungi setelah mengirim pesan. Hal itu bisa disebabkan oleh keraguan pelapor ketika menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal.

Nomor Resmi Verifikasi Lapor Pak Purbaya

Untuk menghindari kebingungan, Purbaya menegaskan bahwa tim Lapor Pak Purbaya hanya akan melakukan verifikasi menggunakan nomor 0815-9966-662.
Nomor ini berbeda dengan kanal utama pelaporan yang menggunakan nomor 0822-4040-6600.

“Kami akan melakukan konfirmasi pakai nomor 0815-9966-662. Kalau masyarakat mengirim laporan ke saya, dan yang menghubungi bukan nomor ini, jangan dijawab. Jangan dipercaya,” tegasnya.

Dengan langkah tersebut, Kemenkeu berharap masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi publik, terutama dalam pengawasan sektor pajak dan bea cukai melalui Lapor Pak Purbaya. (*)