TIMES TARAKAN, MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka (Pemkab Majalengka), Jawa Barat, terus menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dua sektor penting ini menjadi fokus utama pembangunan daerah demi mewujudkan visi Majalengka 'Langkung SAE'.

Menghadapi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Majalengka menggandeng Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi persoalan sekolah rusak.

Langkah kolaboratif ini ditempuh agar proses belajar mengajar di seluruh wilayah tetap berjalan optimal.

Bupati Majalengka, H Eman Suherman, menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak boleh terabaikan meskipun anggaran daerah terbatas.

"Walaupun dengan keterbatasan APBD Kabupaten Majalengka, kita tetap memprioritaskan perbaikan sekolah yang rusak agar kegiatan belajar anak-anak tidak terganggu," ujar Bupati Eman, Kamis (30/10/2025)

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, saat ini terdapat sekitar 280 ruang kelas SD hingga SMP yang mengalami kerusakan berat, mulai dari atap bocor hingga bangunan yang rawan roboh.

Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp56 miliar pada tahun 2025 guna merevitalisasi 52 sekolah yang terdiri dari 28 SD, 21 SMP, dan 2 TK.

Dana tersebut akan difokuskan pada rehabilitasi ruang kelas, perbaikan atap, toilet, dan sanitasi siswa.

Selain itu, Pemkab Majalengka memberikan insentif tambahan Rp300 ribu per triwulan bagi guru non sertifikasi sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi tenaga pendidik.

"Kami akan terus berupaya mengatasi permasalahan sarana prasarana sekolah secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran yang ada," jelas Bupati Eman.

Langkah ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pendidikan yang lebih bermutu, berdaya saing, serta menyejahterakan para pendidik di Majalengka.

Fokus Kesehatan: Tekan AKI, AKB dan Stunting

Selain sektor pendidikan, Pemkab Majalengka juga memperkuat upaya peningkatan layanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Stunting.

Bupati Eman Suherman menilai bahwa bidan desa memiliki peran vital dalam mendukung kesehatan ibu dan anak di tingkat desa. Mereka tidak hanya sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai edukator dan penggerak kesehatan masyarakat.

"Bidan desa harus menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. Mereka berperan dalam deteksi dini risiko kehamilan, pemantauan di Posyandu, serta koordinasi lintas sektor di tingkat desa," tegasnya.

Dalam upaya memperkuat peran tenaga kesehatan, Pemkab Majalengka mengembangkan program unggulan "Ngalayan Bakti", sebuah inovasi daerah yang berfokus pada peningkatan fasilitas kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit. Program ini merupakan wujud dari semangat revolusi pelayanan publik dengan hati.

Selain itu, program "Satset" juga dijalankan untuk memastikan setiap kelahiran di fasilitas kesehatan pemerintah tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan, sekaligus menjadi strategi efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Perbaikan Usia Harapan Hidup Jadi Target 2030

Bupati Eman juga menyoroti penurunan Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Majalengka, yang semula mencapai 74,98 tahun pada 2024 menurun menjadi 71 tahun pada 2025.

"Sesuai target RPJMD, diharapkan UHH Kabupaten Majalengka pada tahun 2030 dapat mencapai 76 tahun. Karena itu, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat harus terus menjadi prioritas," ujar Bupati.

Dengan berbagai langkah strategis di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemkab Majalengka berkomitmen menciptakan masyarakat yang lebih sehat, tangguh, dan sejahtera, sejalan dengan visi besar "Majalengka Langkung SAE" menuju tahun 2030. (*)